SEJARAH NASIONAL INDONESIA

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

  1. Latar belakang munculnya pergerakan nasional

Kegagalan para pendahulu bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap Kolonialis Barat membuat para pejuang mencari strategi baru dalam mencapai kemerdekaan. Strategi baru yang dilakukan dengan mendirikan organisasi modern.

  1. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya pergerakan nasional

   (a) Faktor intern (dari dalam)

  • Penderitaan rakyat yang berkepanjangan
  • Kenangan kejayaan masa lalu
  • Lahirnya golongan terpelajar

   (b) Faktor ekstern (dari luar)

  • Timbulnya paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme
  • Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905
  • Gerakan Turki Muda
  • Revolusi nasional Cina
  1. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia

   (a) Budi Utomo

Tokoh yang memelopori lahirnya Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 dengan ketuanya adalah dr. Sutomo.

   (b) Sarekat Islam (SI)

Organisasi SI mulanya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta pada 1911. Untuk memperluas gerak usahanya, SDI diubah menjadi Sl. Pada perkembangannya, SI disusupi oleh orang yang beraliran sosialis ekstrem. Akibatnya, pada 1921 SI pecah menjadi dua, yaitu SI Merah pimpinan Semaun dan SI Putih pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.

   (c) Indische Partij

Didirikan di Bandung, tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Usaha-usaha yang dilakukan, antara lain:

  • Menerapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia
  • Berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia (Hindia)
  • Memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) di dalam pemerintahan
  • Memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang lemah ekonominya

   (d) Perhimpunan Indonesia (PI)

Tokoh pendiri PI adalah para mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, antara lain R.P. Sosrokartono dan R. Husein Jayadiningrat. Kegiatan Pl pada mulanya mengadakan pertemuan antar-anggota untuk mendiskusikan nasib bangsa. PI menerbitkan majalah “Hindia Poetera” untuk memuat tulisan para anggotanya.

   (e) Partai Nasional Indonesia (PNI)

PNI didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno. Kegiatan-kegiatan PNI dianggap membahayakan kolonialis Belanda sehingga pada tahun 1930 para tokohnya ditangkap.

   (f) Partai Indonesia Raya (Parindra)

Parindra merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Parindra didirikan pada 25 Desember 1935. Usaha-usaha yang dilakukan Parindra, antara lain:

  • Pendidikan kepada rakyat
  • Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
  • Meningkatkan kesejahteraan rakyat

   (g) Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Didirikan di Jakarta pada 24 Mei 1937 oleh A.K. Gani, Mr. Moh. Yamin, dan Mr. Amir Syarifudin. Tujuannya untuk Indonesia merdeka dengan asas nasionalis dan demokrasi.

   (h) Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

GAPI merupakan gabungan dari partai-partai politik yang ada di Indonesia yang dibentuk pada 21 Mei 1939. Latar belakang terbentuknya GAPI, yaitu menuntut kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan Belanda secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 10 tahun.

   (i) Pergerakan wanita

Pergerakan wanita di Indonesia dipelopori oleh R.A. Kartini. R.A. Kartini memengaruhi kaum wanita untuk memperjuangkan emansipasi. Oleh karena itu, muncullah tokoh-tokoh wanita, antara lain:

  • Dewi Sartika mendirikan “Sekolah Kautamaan Istri” di Bandung, pada 1954
  • A. Sabarudin dan R.A. Sutinah Joyopranoto mendirikan Putri Merdiko
  • Kongres wanita Indonesia diadakan pada 22-28 Desember 1928 di Yogyakarta.Berdasarkan hasil kongres, terbentuklah Perserikatan Istri Indonesia (PII).
  1. Pendudukan militer Jepang di Indonesia

   (a) Masuknya Jepang di Indonesia

Faktor yang menyebabkan Jepang berhasil masuk ke Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai berikut.

  • Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai, pada tanggal 7 Desember 1941
  • Negara-negara induk (Inggris, Prancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman
  • Bangsa-bangsa Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia)

Tujuan awal Jepang datang ke Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya dan untuk menjajah Indonesia.

   (b) Kebijakan Pemerintah Jepang

(1) Bidang ekonomi

  • Perluasan areal persawahan untuk meningkatkan produksi beras
  • Melakukan pengawasan pertanian dan perkebunan yang bertujuan untuk mengendalikan harga barang

(2) Bidang pemerintahan

  • Pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan yang sangat diktator.
  • Untuk memudahkan pengawasan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian yang bertujuan agar semua daerah dapat dikendalikan untuk kepentingan pemerintahan bala tentara Jepang.

(3) Bidang militer

  • Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi, baik militer maupun semimiliter, dengan tujuan bangsa Indonesia mau membantu pemerintahan Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu.
  • Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintahan Jepang sebagai berikut.
  1. Seinendan (barisan pemuda)
  2. Keibodan (barisan pembantu polisi)
  3. Fujinkai (barisan wanita)
  4. Heiho (pembantu prajurit Jepang)
  5. Syuisyintai (barisan pelopor)
  6. Jawa Hokokai (perhimpunan kebaktian rakyat Jawa)
  7. PETA (pembela tanah air)

(4) Bidang sosial budaya

  • Pada masa pemerintahan Jepang, media masssa diawasi dengan ketat.
  • Namun demikian, surat kabar dan radio ikut berfungsi memperluaskan perkembangan bahasa Indonesia.
  1. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang

(a) Perjuangan melalui organisasi buatan Jepang

(1) Memanfaatkan gerakan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)

  • PUTERA dibentuk pada 1 Maret 1943 yang bertujuan agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang.
  • Oleh para pemimpin Indonesia, PUTERA justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang.
  • Pemimpin PUTERA dikenal dengan Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.

(2) Memanfaatkan Barisan Pelopor (Syuisyintai)

  • Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan kepala sekretariatnya, yaitu Sudiro.
  • Anggota pengurusnya, antara lain Chaerul Saleh, Asmara Hadi, Sukardjo Wiryopranoto, dan Otto Iskandar Dinata.
  • Organisasi ini dimanfaatkan sebagai penyalur aspirasi nasionalisme.

(3) Memanfaatkan Badan Penasihat Pusat (Chuo Sangi In)

  • Badan ini dibentuk pada 5 September 1943 dasar anjuran Jenderal Hideki Tojo (Perdana Menteri Jepang).
  • Diketuai Ir. Soekarno, anggotanya berjumlah 23 orang Jepang dan 20 orang Indonesia.
  • Tugas badan ini adalah memberi nasihat atau pertimbangan kepada Seiko Shikikan (penguasa tertinggi militer Jepang di Indonesia).
  • Para pemimpin Indonesia memanfaatkan Chuo Sangi In untuk menggembleng kedisiplinan.

(b) Perjuangan melalui organisasi Islam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

MIAI merupakan perkumpulan organisasi Islam yang didirikan pada 21 September 1937. Pemerkarsa berdirinya organisasi ini, antara lain K.H. Mas Mansur, K.H. Wahab Hasbullah, dan Wondoamiseno. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi ini tetap diperbolehkan berdiri. Hal ini merupakan pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik.

(c) Perjuangan melalui gerakan bawah tanah

  • Gerakan kelompok Sutan Syahrir
  • Gerakan kelompok Amir Syarifuddin
  • Golongan persatuan mahasiswa
  • Kelompok Sukarni
  • Kelompok pemuda Menteng 31

(d) Perjuangan melalui perlawanan bersenjata

(1) Perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat

  • Perlawanan rakyat di Cot Pleing, Aceh, pada 10 November 1942.
  • Perlawanan rakyat di Pontianak pada 16 Oktober 1943.
  • Perlawanan rakyat di Singaparna, Jawa Barat, pada 25 Februari 1944.
  • Perlawanan rakyat di Cidempet, Indramayu, pada 30 Juli 1944.
  • Perlawanan rakyat di Irian Jaya, pada 1944.

(2) Perlawanan bersenjata yang dilakukan PETA

  • Perlawanan PETA di Blitar, pada 29 Februari 1945.
  • Perlawanan PETA di Meureudu, Aceh, pada November 1944.
  • Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap, pada April 1945.
  1. Alasan Jepang membentuk BPUPKI

Pada akhir tahun 1944, posisi Jepang di berbagai kawasan mulai terdesak. Keadaan ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut.

  • Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari serbuan Sekutu dalam Perang Pasifik.
  • Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan tentara PETA.

Pada 17 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatan dan diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Tugas utama perdana menteri baru, yaitu memulihkan kewibawan Jepang di hadapan bangsa-bangsa Asia yang baru saja dibebaskan oleh Jepang dari cengkeraman imperialis Eropa. Langkah politik Perdana Menteri Koiso terhadap Indonesia, antara lain:

  • Menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang
  • Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang

Jepang memberikan janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI secara resmi berdiri pada 28 Mei 1945. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari berbagai daerah dan aliran. Ketua BPUPKI adalah K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.

  1. Penyusunan dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia

BPUPKI membentuk panitian kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan, terdiri atas:

  • Soekarno (ketua)
  • Moh. Hatta (anggota)
  • Muh. Yamin (anggota)
  • Ahmad Soebarjo (anggota)
  • A.A. Maramis (anggota)
  • Abdulkahar Muzakkir (anggota)
  • Wahid Hasyim (anggota)
  • Haji Agus Salim (anggota)
  • Abikusno Cokrosuyoso (anggota)

Pada 22 Juni 1945, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Sembilan yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Dokumen laporan tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Pada 10-17 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dengan tujuan membahas rencana undang-undang dasar, termasuk pembukaan atau preambulenya oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Hasil keputusan sidang BPUPKI yang kedua sebagai berikut.

  • Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka
  • Piagam Jakarta menjadi pembukaan Hukum Dasar itu Untuk pembukaan Hukum Dasar diambil dari Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai berikut.
  • Pada alinea ke-4, perkataan Hukum Dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar.
  • “…berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,” diganti dengan “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.”
  • Di antara “Permusyawaratan perwakilan” dalam Undang-Undang Dasar ditambah dengan garis miring (/).
  1. Pembentukan PPKI

Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakil ketua PPKI adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan Mr. Ahmad Subardjo sebagai penasihatnya. Pada 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil menghadap Marsekal Terauchi di Dalath, Vietnam. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut.

  • Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia.
  • Untuk pelaksanaan kemerdekaan telah dibentuk PPKI.
  • Pelaksanaan kemerdekaan segera setelah persiapan selesai dan berangsur- angsur dimulai dari Pulau Jawa kemudian pulau-pulau lain.
  • Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.
  1. Perbedaan pandangan antarkelompok pejuang

Setelah Jepang mengalami kekalahan di berbagai kawasan, muncul perbedaan antarkelompok pejuang mengenai masalah proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

  • Kelompok pejuang senior, yaitu kelompok anggota PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI terlebih dahulu.
  • Kelompok pejuang bawah tanah yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI yang dibentuk oleh Jepang.

Pada 15 Agustus 1945, pihak pemuda mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, tetapi Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menolak usulan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis.

Tidak adanya kesepakatan antara kelompok pejuang senior dengan kelompok pejuang muda menyebabkan kelompok pejuang muda mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta keluar dari Jakarta. Para pemuda beranggapan kedua tokoh tersebut telah dipengaruhi oleh pihak Jepang.

  1. Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa yang diawali oleh adanya perbedaan pandangan antara kelompok muda dengan kelompok tua tentang waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Rengasdengklok adalah nama daerah yang berada di sebelah Karawang, Jawa Barat. Alasan memilih Rengasdengklok karena Rengasdengklok menjadi satu-satunya daerah yang bebas dari kekuasaan Jepang serta letaknya yang jauh dari Jakarta.

Tokoh yang terkait dalam peristiwa Rengasdengklok sebagai berikut.

  • Golongan tua: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo
  • Golongan muda: Syudanco Singgih, Yusuf Kunto, Sukarni, Syudanco Subeno, dan Iwa Kusumasumantri.

Arti pertemuan Rengasdengklok, bukti adanya keinginan semua pihak untuk hidup merdeka.

  1. Kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia

   (a) Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan

Tempat perumusan naskah proklamasi adalah rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Tokoh-tokoh yang menyusun naskah proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Tokoh yang menyaksikan penyusunan naskah proklamasi adalah Sudiro, B.M. Diah, dan Sukarni. Atas usul Sukarni, naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan dilakukan revisi penulisannya.

   (b) Upacara proklamasi kemerdekaan

Berdasarkan kesepakatan, teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun, pasukan Jepang telah mengepung dengan ketat lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang, pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan diselenggarakan di rumah Ir. Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur No. 56, Jakarta. Setelah semua pihak yang dianggap berkepentingan hadir, proses proklamasi pun dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

   (c) Arti penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi merupakan puncak kesadaran berbangsa dan cita-cita kemerdekaan sejak lahirnya Boedi Utomo 1908. Proklamasi bukan akhir perjuangan dalam bentuk pemerintahan yang berdaulat, tetapi awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

  1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan

Berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui sarana-sarana sebagai berikut.

  • Kantor berita Domei
  • Radio
  • Kawat telepon
  • Surat kabar
  • Utusan ke berbagai daearah
  • Pamflet, poster, dan coretan-coretan pada tembok
  1. Proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia

Unsur-unsur yang harus dilengkapi bagi berdirinya suatu negara baru sebagai berikut.

  • Rakyat
  • Wilayah
  • Pemerintahan yang berdaulat
  • Pengakuan dari negara lain

PPKI mengadakan sidang-sidang untuk melengkapi syarat terbentuknya negara serta upaya memenuhi kelengkapan pemerintahan yang diperlukan.

   (a) Sidang PPKI I

Dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 dan dihadiri oleh 27 orang anggota yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

  • Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
  • Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden
  • Rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas presiden

   (b) Sidang PPKI II

Dilaksanakan pada 19 Agustus 1945.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

  • Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu pres
  • Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernurnya
  • Diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tentara kebangsaan

   (c) Sidang PPKI III

Dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

  • Membentuk Komite Nasional Indonesia
  • Membentuk PNI sebagai satu-satunya partai di Indonesia (tetapi kemudian dibatalkan)
  • Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
  1. Faktor penyebab konflik Indonesia-Belanda

   (a) Kedatangan tentara Sekutu dan NICA

Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 menunjukkan secara de jure wilayah jajahan Jepang dikuasai sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia II. Pada 29 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang. Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara, yang bernama South East Asia Command (SEAC) membentuk suatu komando khusus yang diberi nama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas utama AFNEI, yaitu mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang.

Karena sekutu secara diam-diam membawa orang-orang Netherland Indies Civil Administration (NICA) (pegawai-pegawai sipil Belanda), bangsa Indonesia curiga dan akhirnya menimbulkan permusuhan.

   (b) Kedatangan Belanda (NICA) berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia

NICA berusaha mempersenjatai kembali Koninklijk Nerderlands Indisch Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang NICA dan KNIL yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan.

  1. Perjuangan rakyat di berbagai daerah

   (a) Pertempuran Surabaya

Mulanya, pemerintah Jawa Timur tidak mau menerima kedatangan sekutu, tetapi kemudian dibuat kesepakatan dengan hasil sebagai berikut.

  • Inggris berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda.
  • Menjalin kerja sama antara Inggris dengan Indonesia untuk menciptakan keamanan dan perdamaian.
  • Akan dibentuk kontak biro agar kerja sama berjalan lancar.
  • Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.

Dengan kesepakatan tersebut, Inggris diperkenankan memasuki kota Surabaya. Ternyata, pihak Inggris ingkar janji. Inggris melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok pada 26 Oktober 1945, serta menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata mereka. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945. Untuk menghindari kontak senjata yang meluas, Presiden Soekarno mengadakan perundingan dengan Jenderal D.C. Hawthorn. Namun, hasil perundingan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu Inggris. Kontak senjata kembali meletus pada 10 November 1945. Melalui siaran radio, Bung Tomo berpidato untuk membangkitkan semangat juang arek-arek Surabaya.

   (b) Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini berlangsung dari 21 November-15 Desember 1945 antara TKR dengan tentara sekutu. Peristiwa tersebut berawal dari kedatangan tentara sekutu di Semarang, yang pada awalnya bertujuan untuk mengurus tawanan perang. Akan tetapi, secara diam-diam, tentara sekutu diboncengi NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang.

   (c) Pertempuran Medan Area

Pertempuran pertama pecah pada 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan banyak korban luka-luka. Bentrokan antara tentara sekutu dengan rakyat menjalar ke seluruh Kota Medan sehingga dikenal dengan pertempuran Medan Area.

  1. Peranan dunia internasional

   (a) Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB berperan dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). KTN terdiri dari:

  • Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia
  • Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda
  • Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), atas pilihan Australia dan Belgia

KTN berhasil mempertemukan Indonesia-Belanda dalam perundingan yang berlangsung pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat “Renville” yang sedang berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan Perundingan Renville.

   (b) Peranan Konferensi Asia di New Delhi

Waktu Belanda melakukan aksi militernya, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma U Aung San memprakarsai Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi, pada 20-23 Januari 1949.

Konferensi Asia menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB yang berisi sebagai berikut.

  • Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta
  • Pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949
  • Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
  • Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950

Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi kepada Belanda dan Indonesia, yang berisi sebagai berikut.

  • Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Indonesia.
  • Pembebasan dengan segera tanpa bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Indonesia oleh Belanda.
  • Belanda har memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta.
  • Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu secepatnya.
  • Komisi Tiga Negara diganti namanya menjadi Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI = United Nations Commission for Indonesia). Tugas UNCI untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan.
  1. Aktivitas diplomasi Indonesia

   (a) Perundingan Linggajati

Perundingan ini diadakan pada 10 November 1946 di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Scermerhorn, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sjahrir.

Hasil Perundingan Linggajati ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (sekarang Istana Merdeka), Jakarta, yang berisi sebagai berikut.

  • Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
  • Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
  • Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

   (b) Perundingan Renville

Perundingan ini diadakan pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.

Hasil Perundingan Renville baru ditandatangani pada 17 Januari 1948 yang intinya sebagai berikut.

  • Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia-Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh kerajaan Belanda untuk mengakui Negara Indonesia Serikat (NIS).
  • Akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan penduduk di daerah- daerah Jawa, Madura, dan Sumatera menginginkan daerahnya bergabung dengan RI atau negara bagian lain dari Negara Indonesia Serikat (NIS).
  • Setiap negara (bagian) berhak tinggal di luar NIS atau menyelenggarakan hubungan khusus dengan NIS atau Belanda.

   (c) Persetujuan Roem-Royen

Pada 7 Mei 1949, Mr. Moh. Roem selaku ketua delegasi Indonesia dan Dr. Van Royen selaku ketua delegasi Belanda, masing-masing membuat pernyataan sebagai berikut.

(1) Pernyataan Mr. Moh. Roem

  • Mengeluarkan perintah kepada “Pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya
  • Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan
  • Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS) dengan tidak bersyarat

(2) Pernyataan Dr. Van Royen

  • Menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
  • Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik
  • Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang berada di daerah-daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948
  • Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS)
  • Berusaha dengan sungguh-sungguh agar Konferensi Meja Bundar segera diadakan setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta

   (d) Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda).

Isi dari persetujuan KMB sebagai berikut.

  • Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949
  • Mengenai Irian Barat penyelesaiannyaditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan
  • Antara RIS dengan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda
  • Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda
  • Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya
  1. Pengaruh konflik Indonesia-Belanda

   (a) Terbentuknya negara-negara bagian

Belanda menghendaki sebanyak mungkin negara bagian dalam RIS sebagai negara bonekanya.

Negara-negara yang dibentuk Belanda sebagai berikut.

  • Negara Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku)
  • Negara Sumatera Timur
  • Negara Madura
  • Negara Pasundan
  • Negara Sumatera Selatan
  • Negara Jawa Timur

   (b) Perjuangan kembali ke Negara Republik Indonesia

Pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang- undang yang kita kenal dengan UUDS pada 15 Agustus 1950.

  1. Pemilu tahun 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 dilaksanakan dalam dua gelombang sebagai berikut.

  • Gelombang I tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Gelombang Il tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (badan pembuat UUD).

Dalam pelaksanakannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu tahun 1955 diikuti oleh banyak partai politik, organisasi, maupun perorangan sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi.

Fraksi yang terbesar adalah Fraksi Masyumi (60 anggota), Fraksi PNI (58 anggota), Fraksi NU (47 anggota), dan Fraksi PKI (32 anggota). Seluruh anggota DPR hasil Pemilu tersebut berjumlah 272 anggota, sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

  1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tujuan Pemilu 1955 untuk membentuk DPR dan Konstituante. Tugas Konstituante, yaitu menyusun atau merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Namun, sampai tahun 1958, Konstituante belum juga berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Konstituante gagal menetapkan UUD, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan di Istana Merdeka, pada 5 Juli 1959.

Isi dari Dekrit Presiden sebagai berikut.

  • Pembubaran Konstituante
  • Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
  • Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
  1. Kehidupan politik nasional dan daerah

Semenjak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960, Indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional. Beberapa hal yang menjadi persoalan, di antaranya hubungan pusat-daerah, persaingan ideologi, dan pemberontakan di daerah.

   (a) Hubungan pusat dan daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah kurang harmonis. Hal ini disebabkan oleh masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.

Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, antara lain:

  • Di Padang, Sumatera Barat, berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein.
  • Di Medan, Sumatera Utara, berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon.
  • Di Sumatera Selatan, berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian.
  • Di Manado, Sulawesi Utara, berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Samual.

(b) Persaingan ideologi

Persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis atau sosialis mulai terasa sejak tahun 1950. Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri.

Saat itu, kabinet yang berkuasa silih-berganti. Dalam waktu singkat, tahun 1950– 1955 terdapat empat buah kabinet yang memerintah, yaitu:

  • Kabinet Natsir (6 September 1950- 20 Maret 1951)
  • Kabinet Sukiman (26 April 1951- Februari 1952)
  • Kabinet Wilopo (April 1952-2 Juni 1953)
  • Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953- 24 Juli 1955)

(c) Pemberontakan-pemberontakan di daerah

  • Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, pada 23 Januari 1950.
  • Pemberontakan Andi Azis di Makassar, pada 5 April 1950.
  • Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, pada 25 April 1950.
  • Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Indonesia bagian timur, pada 1 Maret 1957.
  • Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, pada 15 Februari 1958.
  1. Perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat

Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, setelah menunggu bertahun-tahun, Belanda tidak juga mau membicarakannya. Jadi, bangsa Indonesia berjuang untuk merebutnya kembali.

Dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat, bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya melalui diplomasi dan konfrontasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara konfrontasi politik, ekonomi, dan militer.

Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat yang isinya sebagai berikut.

  • Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda kolonial.
  • Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
  • Bersiaplah untuk mobilitas umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan dikeluarkannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Pada Januari 1962, pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat, dibagi dalam tiga fase:

  • Fase infiltrasi (sampai akhir 1962)
  • Fase eksploitasi (mulai awal 1963)
  • Fase konsolidasi (awal 1964)

Kesungguhan Indonesia merebut kembali Irian Barat mengundang simpati diplomat AS untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda menerima dan menandatangani Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962.

Isi Perjanjian New York sebagai berikut.

  • Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962.
  • Pada 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan diturunkan pada 31 Desember 1962 untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
  • Pemerintah UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963 dan pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
  • Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada 1 Mei 1963.
  • Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI.

Sebagai wujud pelaksanaan Persetujuan New York, diselenggarakan Pepera. Hasil Pepera membuktikan secara bulat Irian Barat tetap bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera disetujui PBB pada 19 November 1969.

  1. Peristiwa Madiun/PKI

Pemberontakan PKI di Madiun, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini, antara lain Amir Syarifudin dan Muso. Pada 18 September 1948, PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya kemudian mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan meruntuhkan pemerintah RI untuk kemudian diganti dengan pemerintahan yang berdasar paham komunis.

Dalam usaha mengatasi keadaan, PanglimaJenderal Sudirman segeramemerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkonodi Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Pada 30 September 1948, seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, lalu dihukum mati.

  1. Peristiwa DI/TII

(a) Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada 7 Agustus 1949,di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kartosuwiryomemproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI), sedangkan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini dibentuk saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gerombolan DI/TII ini dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel kereta api, menyiksa, dan merampok harta benda penduduk.

Dalam menghadapi aksi DI/TII, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerombolan ini. Pada 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “Pagar Betis” dan operasi “Bratayudha”. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi “Bratayudha” di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat.

(b) Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Untuk menumpas pemberontakan ini, pada Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut “Gerakan Banteng Negara” (GBN) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini.

(c) Pemberontakan DI/TII di Aceh

Pemberontakan DI/TII di dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh. Daud Beureuh merasa kecewa karena status Aceh pada 1950, diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Dalam menghadapi pemberontakan DI/TII di Aceh ini, semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Pangdam 1/Iskandar Muda, pada 17-21 Desember 1962 diselenggarakan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DI/TII di Aceh dapat dipadamkan.

(d) Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, juga timbul pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan ini, pemerintah melakukan operasi militer. Baru pada Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati.

(e) Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada Oktober 1950 DI/TII, juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan TNI. Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut, pemerintah pada mulanya memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah. Akan tetapi setelah menyerah, Ibnu Hajar melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya, pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap.

  1. Peristiwa G 30 S/PKI

Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an, PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari 30 September 1965, yaitu terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung.

Para perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh sekelompok G 30 S/PKI tersebut sebagai berikut.

  • Letnan Jenderal Ahmad Yani
  • Mayor Jenderal R. Suprapto
  • Mayor Jenderal M.T. Haryono
  • Mayor Jenderal S. Parman
  • Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
  • Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
  • Letnan Satu Pierre Andreas Tendean

Dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari pembunuhan. Akan tetapi, puteri beliau yang bernama Ade Irma Nasution tewas akibat tembakan para penculik. Peristiwa pembunuhan oleh G 30 S/PKI juga terjadi di Yogyakarta, yang mengakibatkan gugurnya dua orang perwira TNI AD, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono.

Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam operasi ini sebagai berikut.

  • Pada 1 Oktober 1965, berhasil merebut kembali RRI dan Kantor Telekomunikasi.
  • Pada 2 Oktober 1965, operasi yang dilakukan oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil menguasai beberapa tempat penting termasuk daerah sekitar Bandara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, dilakukan operasi pembersihan di daerah Lubang Buaya. Atas petunjuk seorang anggota polisi, akhirnya diketemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan.

  1. Peristiwa politik penting pada masa orde baru

(a) Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

Sikap pengkhianatan terhadap negara serta kondisi ekonomi yang memburuk melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) memelopori kesatuan-kesatuan aksi untuk menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat yang tidak tegas terhadap PKI yang telah melakukan (Tritura).

Isi Tritura sebagai berikut.

  • Pembubaran PKI
  • Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI
  • Penurunan harga dan perbaikan ekonomi

(b) Surat Perintah Sebelas Maret

Pada tanggal 11 Maret 1966, di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

(c) Sidang Umum MPRS

Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 17 Juni 1966 menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru, yaitu:

  • Ketetapan MPRS No. IX tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret
  • Ketetapan MPRS No. XXV tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia
  • Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
  • Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX

(d) Nawaksara

MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G30 S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya pada 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal). Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden. Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX, yaitu Jenderal Soeharto.

(e) Politik luar negeri

Landasan kebijakan politik luar negeri orde baru telah ditetapkan dalam Tap No. XII/MPRS/1966. Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, politik luar negeri RI adalah bebas dan aktif, yaitu tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer.

Sebagai wujud pelaksanaannya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

  • Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia
  • Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966
  • Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967

(f) Pemilihan umum (pemilu)

Pemilihan umum pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 1977 yang diikuti oleh 10 partai, yaitu PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Pemilu ini dimenangkan oleh Golkar.

Pemilu tahun 1977 diikuti oleh tiga organisasi peserta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pemilu-pemilu di Indonesia, selama orde baru selalu dimenangkan oleh Golkar.

(g) Sidang MPR Tahun 1973

Pada Maret 1973, diadakan sidang MPR yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

  • Tap No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pengganti Manipol
  • Tap No. IX/MPR/1973 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI
  • Tap No. XI/MPR/1973 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI
  1. Berakhirnya orde baru

Sejak pertengahan tahun 1996, situasi politik memanas di Indonesia. Rakyat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, dan demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilu 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR/MPR banyak mengandung unsur nepotisme.

Terpilihnya Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat, sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memanasnya situasi politik, Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Melihat kondisi bangsa Indonesia tersebut, para mahasiswa memelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah orde baru. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan orde baru sehingga tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Pemilu pertama pada orde reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang Umum MPR bulan Oktober 1999, terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang dipilih melalui voting (pemungutan suara). Pada 5 April 2004, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu untuk memilih presiden secara langsung dilaksanakan dua putaran, yaitu tanggal 5 Juli dan 20 September 2004. Presiden dan wakil presiden terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi presiden dengan wakilnya adalah Boediono. Pada pemilu 2014, Joko Wwidodo terpilih menjadi presiden dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden.

  CONTOH SOAL & PEMBAHASAN

  1. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo, yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retnodhumilah, melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya….

   A. kesehatan

   B. koperasi

   C. pendidikan

   D. politik

   E. militer

Pembahasan: Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial yang hendak memajukan bidang pendidikan, dokter Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retnodhumilah, melalui majalahnya ia mempropagandakan pentingnya pendidikan. Menurut pendapatnya bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan, diperlukan pendidikan secukupnya bagi kalangan luas orang pribumi. Ia mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda yang pandai tetapi tidak mampu.

  • Jawaban: C
  1. Pada tanggal 20 Mei 1908 di STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen) oleh pelajar-pelajar di sana, didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah

   A. Wahidin Sudirohusodo

   B. Sutomo

   C. Suraji

   D. Gunawan Mangunkusumo

   E. Pangeran Ario Noto Dirojo

Pembahasan: Sejak tahun 1906, Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan berkeliling, pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya. la yang didampingi Pangeran Ario Noto Dirojo, putra Paku Alam V, mula-mula mendekati para priyayi yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Pada akhir tahun 1907 dalam perjalanannya yang jauh, ia berhenti dan beristirahat di Jakarta. Ketika berada di Jakarta, ia diundang Sutomo dan Suraji ke STOVIA (School tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen) untuk mendengarkan gagasan-gagasannya. Demikianlah pada tanggal 20 Mei 1908 di STOVIA oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama. Budi Utomo dan Sutomo ditunjuk sebagai ketua.

  • Jawaban: B
  1. Ketua Indische Vereeniging, Nazir Datuk Pamuncak, menegaskan politik….sebagai sendi perjuangan rakyat

   A. etis

   B. divide et impera

   C. solidaritas

   D. swadaya

   E. nonkoperasi

Pembahasan: Ketua Indische Vereeniging Nazir Pamoncak menegaskan politik nonkoperasi sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Kerjasama dengan si penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, tidak lain dari menipu diri sendiri. Kerjasama hanya mungkin antara dua golongan yang sama hak, kewajibannya, dan kepentingannya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka kerja sama berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat, memperlakukan yang lemah sebagai alat untuk kepentingannya sendiri. Sebab itu Indische Vereeniging menolak kerjasama dan tetap menuju tujuan sendiri.

  • Jawaban: E
  1. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha….

  A. Sutomo

  B. Iwa Kusumasumantri

  C. Nazir Datuk Pamuncak

  D. Muhammad Hatta

  E. Sukiman Wiryosanjoyo

Pembahasan: Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha Muhammad Hatta. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diarahkan untuk mencapai tiga tujuan, pertama, menyadarkan mahasiswa agar semakin percaya merasa diri sebagai orang Indonesia. Kedua, Perhimpunan Indonesia harus berusaha menghapuskan gambaran tentang Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Ketiga, yang terpenting adalah mereka harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan-pembatasan Islam dan komunisme.

  • Jawaban: D
  1. Pemberontakan PKI di Madiun, dipimpin oleh….

  A. Amir Syarifudin

  B. Kartosuwiryo

  C. Amir Fatah

  D. Teuku Daud Beureuh

  E. Kahar Muzakar

Pembahasan: Pemberontakan PKI di Madiun, dipimpin oleh Amir Syarifudin dan Muso. Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia.

  • Jawaban: A
  1. Berikut merupakan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali….

  A. pembubaran Konstituante

  B. akan dibentuk MPRS dalam waktu singkat

  C. akan dibentuk DPAS dalam waktu singkat

  D. berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

  E. pemilihan Presiden dan wakil Presiden

Pembahasan: Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.

  1. Pembubaran Konstituante
  2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950
  3. Akan segera dibentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
  • Jawaban: E
  1. Perjuangan Serikat Islam merupakan pergerakan….

  A. agama

  B. dagang

  C. social

  D. nasional

  E. regional

Pembahasan: Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan Serikat Islam bertujuan untuk:

  • Mengembangkan jiwa dagang.
  • Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
  • Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
  • Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam
  • Hidup menurut perintah agama.

   Jawaban: B

  1. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang pada pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia sembilan, kecuali….

  A. Achmad Soebardjo

  B. Mohammad Yamin

  C. Agus Salim

  D. Abikusno Cokrosuyoso

  E. Supomo

Pembahasan: Panitia Sembilan adalah panitia yang beranggotakan sembilan orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut.

(1) Ir. Soekarno (ketua)

(2) Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)

(3) Mr. Achmad Soebardjo (anggota)

(4) Mr. Mohammad Yamin (anggota)

(5) KH. Wahid Hasjim (anggota)

(6) Abdoel Kahar Moezakir (anggota)

(7) Abikusno Tjokrosujono (anggota)

(8) H. Agus Salim (anggota)

(9) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

  • Jawaban: E
  1. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilan, berikut yang bukan angota panitia sembilan adalah….

  A. A. Maramis

  B. Supomo

  C. Yamin

  D. Ahmad Subarjo

  E. Abikusno

Pembahasan: Panitia sembilan adalah orang yang bertugas merumuskan dasar negara yang tercantum dalam UUD 1945. Anggota panitia sembilan di antaranya:

  • Soekarno sebagai ketua
  • Mohammad Hatta sebagai wakil ketua
  • Achmad Soebarjo sebagai anggota
  • Mohamad Yamin sebagai anggota
  • Wahid Hasjim sebagai anggota
  • Abdoel Kahar Moezakir sebagai anggota
  • Abikusno Tjokrosujono sebagai anggota
  • Agus Salim sebagai anggota
  • Alexander Andries Maramis sebagai anggota

    Jawaban: B

  1. Soekarno-Hatta diamankan ke Rengasdengklok atas hasil rapat pemuda yang diselenggarakan di….

  A. Lembaga Bakteriologi

  B. Lapangan Ikada

  C. Asrama Baperpi

  D. Gedung Rengasdengklok

  E. Markas besar kompi PETA

Pembahasan: Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, pemuda mengadakan rapat dipimpin oleh Chaerul Saleh di ruang Laboratorium Mikrologi untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan tidak akan memproklamirkan kemerdekaan tanpa perantara PPKI. Karena tidak ada kata sepakat, hari itu juga di asrama Baperpi golongan pemuda mengadakan rapat kembali dan mereka sepakat untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang ke luar kota, yaitu Rengasdengklok.

  • Jawaban: C
  1. Pada teks proklamasi paragraf kedua, Moh. Hatta mengusulkan mengena…

  A. penandatanganan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia

  B. pengalihan kekuasaan

  C. tempat pelaksanaan proklamasi

  D. perumusan teks proklamasi

  E. waktu pembacaan teks proklamasi

Pembahasan: Setelah sepakat untuk memproklamirkan proklamasi, Ir. Sukarno yang menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran lisan. Kalimat pertama naskah proklamasi merupakan saran dari Mr. Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Moh. Hatta mengenai pengalihan kekuasaan.

  • Jawaban: A
  1. Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 dipelopori oleh….

  A. Yamin

  B. Samanhudi

  C. Wahidin Sudirohusodo

  D. Douwes Dekker

  E. P. Sosrokartono

Pembahasan: Tokoh yang memelopori lahirnya Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Tokoh lainnya dalam pilihan jawaban merupakan pendiri organisasi pergerakan nasional di Indonesia.

  • Yamin: Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
  • Samanhudi: Serekat Islam
  • Douwes Dekker: Indische Partij
  • P. Sasrokartomo: Perhimpunan Indonesia (PI)

  Jawaban: C

  1. PPKI melaksanakan sidang 1 pada 18 Agustus 1945 dan dihadiri 27 orang yang dipimpin Soekarno dan Hatta. Hasil keputusan sidang tersebut adalah….

  A. mengesahkan dan menetapkan UUD Republik Indonesia

  B. menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden

  C. menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi

  D. pembentukan tentara kebangsaan

  E. pembentukan Komite Nasional Indonesia

Pembahasan: Hasil keputusan sidang I PPKI sebagai berikut.

  • Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
  • Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
  • Rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas presiden

   Jawaban: A

  1. Atas usaha Soekarno dan orang-orang yang tergabung dalam Algemene Studieclub, pada 4 Juli 1927 didirikan partai baru bernama….

  A. Budi Utomo

  B. Perhimpunan Indonesia

  C. Perserikatan Nasional Indonesia

  D. Indische Partij

  E. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pembahasan: Atas usaha Soekarno dan orang-orang yang tergabung dalam Algemene Studieclub, pada 4 Juli 1927 didirikan partai baru bernama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Partai ini melaksanakan ideologi Perhimpunan Indonesia, yaitu kesatuan nasional, solidaritas, nonkoperasi, dan swadaya.

  • Jawaban: C
  1. Penyerbuan Jepang ke Hindia Belanda diawali dengan serangan ke Labuan, Brunei, Singapura, Semenanjung Malaya, Palembang, Tarakan, dan Balikpapan yang merupakan daerah-daerah sumber….

  A. beras

  B. minyak

  C. air

  D. persenjataan

  E. teknologi

Pembahasan: Penyerbuan Jepang ke Hindia Belanda diawali dengan serangan ke Labuan, Brunei, Singapura, Semenanjung Malaya, Palembang, Tarakan, dan Balikpapan yang merupakan daerah-daerah sumber minyak. Jepang sengaja mengambil taktik tersebut sebagai taktik gurita yang bertujuan mengisolasi kekuatan Hindia Belanda dan Sekutunya yang tergabung dalam front ABDA (America (Amerika Serikat), British (Inggris), Dutch (Belanda), Australia) yang berkedudukan di Bandung.

  • Jawaban: B

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

     A. Sistem Tata Negara Indonesia

  1. Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara. Beberapa tokoh pendukung berkembangnya demokrasi sebagai berikut:

  • John Locke dari Inggris (1632-1704) yang memberikan tiga rumusan hak-hak dasar manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan (life, liberty, and property).
  • Montesquieu dari Perancis (1689-1755) yang memberikan konsep “Trias Politika,” yaitu suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antarlembaga negara.

   (a) Prinsip-prinsip demokrasi

  • Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
  • Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.
  • Terjaminnya hak asasi manusia.
  • Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
  • Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
  • Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik (public policy).
  • Kebebasan berserikat atau bernegosiasi dan mengeluarkan pendapat.
  • Kebebasan pers atau media massa.

   (b) Macam-macam demokrasi

 Ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:

  • Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah kenegaraan.
  • Demokrasi perwakilan atau demokrasi modern, yaitu demokrasi yang dijalankan melalui suatu lembaga perwakilan.

 Ditinjau dari paham yang dianut:

  • Demokrasi barat/demokrasi liberal/demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada kebebasan individu/individualisme.
  • Demokrasi timur/demokrasi parlementer/demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang banyak dianut oleh negara yang berpaham Marxisme-Komunisme.
  • Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

 Dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila sebagai berikut.

  • Pancasila sila ke-4.
  • Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
  • UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).
  • UUD 1945 Pasal 2 ayat (1).

   (c) Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

(1) Demokrasi liberal/parlementer (3 November 1945-5 Juli 1959)

  • Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.
  • Sistem multipartai.
  • Over power legislatif/partai politik.
  • Keterbatasan presiden/eksekutif.

(2) Demokrasi terpimpin (1959-1965)

  • Over power presiden/eksekutif.
  • Keterbatasan hak pesertaan rakyat/legislatif.
  • Berkembangnya pengaruh komunis.
  • Meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik.

(3) Demokrasi Pancasila (1965-sekarang)

  • Keseimbangan tuntutan masyarakat.
  • Keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara.
  • Stabilitas masyarakat.
  • Pesertaan rakyat.
  • Persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat/berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
  1. Pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

   (a) Demokrasi dalam kehidupan politik

 Demokrasi dalam kehidupan politik dapat diterapkan dalam kegiatan pemilu.

 Dasar hukum pelaksanaan pemilu sebagai berikut.

  • Pancasila sila keempat UUD 1945 Pasal 22E ayat 1-6
  • UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

 Asas pemilu sebagai berikut.

  • Langsung artinya pemilih memberikan suaranya tanpa perantara.
  • Umum artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih.
  • Bebas artinya pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan.
  • Rahasia artinya pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh
  • Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur.
  • Adil artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan.

 Tujuan pemilu dan peserta pemilu sebagai berikut.

  • Memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pesertanya adalah partai politik.
  • Memilih anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan.
  • Memilih presiden dan wakil presiden, pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik.

Penyelenggara pemilu adalah sebuah badan independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem pemilu sebagai berikut:

  • Distrik, yaitu pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu distrik memiliki jatah satu kursi di parlemen (DPR/DPRD).
  • Proporsional, yaitu menekankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan dukungan suara.

   (b) Demokrasi dalam kehidupan ekonomi

Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel. Kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmati kemakmuran.

  1. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan
  • Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepentingan orang lain dengan tidak mempertentangkannya.
  • Menghindari sikap dan perilaku yang angkuh, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, fanatik, ekstrem, serta meremehkan orang lain.
  • Sifat damai dan antikekerasan atas setiap permasalahan dan perbedaan.
  • Selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  • Menaati hukum dan peraturan yang berlaku.
  1. Kedaulatan rakyat

   (a) Makna kedaulatan

Kedaulatan berasal dari bahasa latin, yaitu supremus yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain.

   (b) Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin

  • Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  • Abadi, artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti.
  • Tunggal, artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
  • Tidak terbatas, artinya kekuasan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain.

   (c) Macam-macam kedaulatan

  • Kedaulatan ke dalam (Interne Souvereiniteit), kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  • Kedaulatan ke luar (Externe Souvereiniteit), kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang harus dihormati oleh bangsa dan negara lain untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain.

   (d) Teori-teori kedaulatan

(1) Teori kedaulatan Tuhan

  • Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan atau bersumber pada Tuhan.
  • Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan (raja yang mengaku sebagai keturunan Dewa).
  • Penganutnya adalah Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsillius.

(2) Teori kedaulatan raja

  • Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja.
  • Raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas, sehingga raja berada di atas undang-undang.
  • Penganutnya adalah Nicollo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Hegel.

(3) Teori kedaulatan negara

  • Kekuasaan tertinggi ada pada negara.
  • Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan.
  • Penganutnya adalah Jean Bodin dan George Jellinek.

(4) Teori kedaulatan hukum

  • Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum.
  • Penguasa ataupun rakyat wajib tunduk pada hukum, dan negara yang menciptakan hukum.
  • Penganutnya adalah Krabbe.

(5) Teori kedaulatan rakyat

  • Kedaulatan berada di tangan rakyat.
  • Sumber teori ini adalah ajaran demokrasi.
  • Penganutnya adalah John Locke, Montesquie, dan J.J. Rousseau.

   (e) Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  • Presiden
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  • Mahkamah Agung (MA)
  • Mahkamah Konstitusi (MK)
  • Komisi Yudisial (KY)
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  • Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  • Pemerintah Daerah (Pemda)
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

   (f) Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat

  • Landasan idiil, yaitu Pancasila.
  • Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
  1. Sistem pemerintahan Indonesia

   (a) Macam-macam sistem pemerintahan

(1) Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, yaitu kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Ciri-cirinya sebagai berikut.

  • Presiden sebagai sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
  • Presiden dipilih langsung oleh sebuah badan atau dewan pemilih.
  • Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.
  • Presiden tidak dapat membubarkan kekuasaan legislatif.
  • Presiden hak prerogatif untuk mengangkat dan memiliki memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.
  • Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

(2) Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen berwenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan. Ciri- cirinya sebagai berikut.

  • Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen.
  • Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya berasal dari anggota parlemen.
  • Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
  • Kepala negara (raja/ratu atau presiden) dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

(3) Semipresidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sering disebut dualisme eksekutif atau kepemimpinan rangkap karena memimpin presiden dan perdana menteri. Ciri-cirinya sebagai berikut.

  • Presiden republik dipilih melalui hak pilih umum.
  • Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar.
  • Perdana menteri mengepalai kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya.

   (b) Sistem pemerintahan Indonesia

  • Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2).
  • Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3). Anggota MPR (DPR dan DPD), presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (UUD 1945 Pasal 4 ayat 1).
  • Presiden tidak dapat membubarkan DPR, artinya kekuasaan antara presiden dan DPR adalah sejajar (UUD 1945 Pasal 7C).
  • Menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden (UUD 1945 Pasal 17 ayat 1 dan 2).
  • DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (UUD 1945 Pasal 20 ayat 1).

   (c) Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

  • Mengubah dan menetapkan UUD.
  • Melantik presiden dan wakil presiden.
  • Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

(2) Presiden, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

  • Menjalankan UU.
  • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
  • Mengajukan RUU.
  • Membentuk Perppu.
  • Mengajukan RAPBN.
  • Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.
  • Menetapkan perang dengan persetujuan DPR.
  • Mengangkat duta dan konsul.
  • Menerima duta dari negara lain.
  • Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
  • Memberi gelar dan tanda jasa.

(3) Dewan Perwakian Rakyat (DPR), memiliki tugas sebagai berikut.

  • Menetapkan RAPBN bersama presiden.
  • Menetapkan RUU.
  • Mengawasi jalannya pemerintahan.

Hak-hak yang dimiliki DPR sebagai berikut.

  • Hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.
  • Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
  • Hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan karena pernyataannya dalam sidang.
  • Hak mengajukan usul atau pendapat.
  • Hak mengajukan usul RUU.
  • Hak budget, yaitu hak untuk membahas RAPBN.

(4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas sebagai berikut.

  • BPK berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara.
  • Hasil pemeriksaaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

(5) Mahkamah Agung (MA) memiliki tugas sebagai berikut.

  • Mengawasi jalan UU.
  • Memberi sanksi atas pelanggaran UU.
  • Mengadili pada tingkat kasasi.

(6) Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

  • Menguji kekuataan UU terhadap UUD.
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
  • Memutuskan pembubaran partai politik.
  • Memutus perselisihan hasil pemilu.

(7) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki tugas sebagai berikut.

  • Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah.
  • Ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
  • Memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan, dan agama.
  • Mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.

(8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

  • Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
  • Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
  • Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
  • Penetapan peserta pemilu.
  • Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  • Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
  • Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang- undang.

(9) Komisi Yudisial (KY), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

  • Mengawasi perilaku hakim agung.
  • Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
  • Mengusulkan nama calon hakim agung.
  • Ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim.
  1. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

   (a) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 Merupakan peraturan negara yang tertinggi dan sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

   (b) Ketetapan MPR

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Terdapat dua macam putusan MPR, yaitu sebagai berikut.

  • Ketetapan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar majelis.
  • Keputusan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

   (c) Undang-Undang (UU)

Undang-undang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

   (d) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Perppu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD 1945) dengan ketentuan sebagai berikut.

  • Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.
  • DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan.
  • Jika ditolak DPR, Perppu harus dicabut.

   (e) Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU.

   (f) Keputusan presiden (Keppres)

Keppres merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

   (g) Peraturan daerah (Perda)

Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Perda kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama dengan bupati. Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang setingkat.

  1. Fungsi dan kedudukan peraturan perundang-undangan

    (a) Fungsi peraturan perundang-undangan

  • Untuk memberikan kepastian hukum.
  • Untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
  • Untuk memberikan rasa keadilan.
  • Untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

    (b) Kedudukan peraturan perundang-undangan

  • Sebagai hukum bagi warga negara.
  • Menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara.
  1. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional

    (a) Asas penyusunan peraturan perundang-undangan

  • Asas hierarki, artinya suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
  • Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya hanya boleh diuji oleh lembaga yang berwenang (DPR dan MK).
  • Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
  • Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi.
  • Undang-undang tidak berlaku surut, artinya peraturan tidak berlaku di waktu sebelum diundangkannya, kecuali dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.
  • Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.
  • Konstitensi, artinya tidak ada pasal-pasal yang bertentangan, baik dalam peraturan maupun atau dengan peraturan lain.

    (b) Alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan

(1) Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)

  • RUU yang berasal dari presiden dipersiapkan oleh presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantunya dan staf ahli menjadi draf RUU untuk kemudian diajukan kepada DPR.
  • RUU yang berasal dari DPR akan diproses oleh Panitia Ad Hoc DPR yang selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR.

(2) Proses pengajuan RUU

  • RUU dajukan oleh presiden kepada DPR dan oleh DPR itu sendiri.
  • DPR berwenang untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang (UU).

(3) Proses pembahasan RUU

RUU yang diajukan oleh presiden atau oleh DPR diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR.

(4) Proses penetapan RUU menjadi UU RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR.

(5) Pengesahan dan pemberlakuan UU Setelah DPR menetapkan RUU menjadi UU, UU tersebut disahkan oleh presiden untuk diundangkan oleh menteri sekretaris negara dalam lembaran negara tentang berlakunya UU tersebut.

    (c) Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Presiden

    (d) Kerangka peraturan perundang-undangan

  • Judul berisi jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama peraturan perundang-undangan.
  • Pembukaan berisi “Dengan Rahmat Tuhan YME”, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, konsideran, dasar hukum, dan diktum.
  • Batang tubuh atau isi terdiri atas bab, pasal-pasal, ayat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, pengesahan, dan pengundangan.
  1. Otonomi daerah

    (a) Pengertian otonomi daerah

Istilah “otonomi” berasal dari bahasa latin, yaitu kata auto (sendiri) dan nomos (aturan). Jadi, arti kata otonomi adalah pengaturan sendiri. Otonomi daerah (desentralisasi) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004).

    (b) Nilai dasar otonomi daerah

  • Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.
  • Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.
  • Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif), dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisien).

    (c) Tujuan otonomi daerah

  • Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
  • Pengembangan kehidupan demokrasi
  • Keadilan
  • Pemerataan
  • Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI
  • Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
  • Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD

    (d) Asas dan prinsip pemerintahan daerah

  • Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
  • Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.
  • Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

    (e) Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

  • Perencanaan dan pengendalian pembangunan
  • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
  • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
  • Penyediaan sarana dan prasarana umum
  • Penanganan bidang kesehatan
  • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
  • Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
  • Pengendalian lingkungan hidup
  • Pelayanan administrasi umum pemerintahan
  • Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan
  1. Bentuk dan susunan pemerintah daerah

    (a) DPRD sebagai badan legislatif daerah

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD, antara lain:

  • Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
  • Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, dan kerjasama internasional di daerah.
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
  • Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hak yang dimiliki anggota DPRD, antara lain:

  • Hak interpelasi
  • Hak angket
  • Hak menyatakan pendapat mengajukan rancangan Perda
  • Hak memilih dan dipilih
  • Hak imunitas

    (b) Kepala daerah sebagai badan eksekutif daerah

Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota. Gubernur/bupati/ walikota yang biasa disebut kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

  • Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
  • Mengajukan rancangan Perda.
  • Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
  • Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
  • Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
  • Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (publik). Tujuan penerapan kebijakan publik untuk sesuatu yang telah digariskan tersebut bukan hanya bersifat abstrak belaka, namun menjadi sesuatu yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan berbagai komponen, seperti manusia, dana, dan sarana serta prasarananya.

Sebagai warga yang baik, kita harus ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, contohnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam menikmati hasilnya. Akibat ketidakaktifan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

  1. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

    (a) Pengertian HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

HAM meliputi:

(1) Bersifat pokok atau dasar

  • Hak hidup
  • Hak kebebasan/kemerdekaan
  • Hak memiliki sesuatu

(2) Berkembang dalam kehidupan sehari-hari

  • Hak asasi pribadi, contohnya hak memeluk agama, hak mengemukakan pendapat, dan hak berorganisasi.
  • Hak asasi ekonomi, contohnya hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual, serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.
  • Hak asasi politik, contohnya hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat dan hak untuk memilih serta dipilih dalam pemilu.
  • Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan.
  • Hak asasi sosial budaya, contohnya hak mendapatkan pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan.

    (b) Instrumen HAM

Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Instrumen HAM di dunia internasional:

  • Piagam PBB (Universal Declaration of Human Rights) atau deklarasi umum hak-hak asasi manusia disahkan tanggal 10 Desember 1948.
  • Instrumen hukum lainnya yang telah disahkan dan diterima di Indonesia. Instrumen HAM di Indonesia:
  • UUD 1945 pasal 27, 28, 28 A-J, 29 ayat 2, 30, dan 31
  • TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
  • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  • UU No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM
  • PP No. 3 Tahun 2003 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM

    (c) Piagam yang memuat perlindungan dan penegakan HAM

(1) Di Inggris

  • Magna Charta (Piagam Agung) tahun 1215
  • Petition of Rights tahun 1628
  • Hobeas Corpus Act tahun 1679
  • Bill of Rights tahun 1689

(2) Di Amerika Serikat

  • Declaration of Independence of the United States tahun 1776

(3) Di Prancis

  • Declaration des droits de l’hommes et du Citoyen tahun 1789

(4) Di dunia internasional (PBB)

  • Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948

(5) Di Indonesia

  • Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945

    (d) Latar belakang lahirnya perundang-undangan tentang HAM

  • Adanya komitmen untuk melaksanakan UUD 1945 hasil amendemen.
  • Melaksanakan amanat TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
  • Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, maka harus mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.
  • Desakan masyarakat untuk lebih mengembangkan kehidupan demokratis dengan memberikan kesempatan kepada warga negara dalam menyalurkan hak-hak yang dimilikinya.
  1. Kasus pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagai berikut.

  • Kasus Tanjung Priok tahun 1984 di Jakarta
  • Kasus terbunuhnnya aktivis buruh Marsinah tahun 1994 di Nganjuk, Jawa Timur
  • Kasus terbunuhnya wartawan harian umum Bernas, Udin, di Yogyakarta tahun 1996
  • Kasus penembakan mahasiswa Trisakti

Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilaporkan ke Komnas HAM sebagai berikut.

  • Masalah tanah
  • Masalah perburuhan
  • Masalah perbuatan oknum aparat birokrasi yang tidak terpuji
  • Masalah agama

Cara untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM, antara lain:

  • Memproses setiap pelanggaran HAM menurut ketentuan hukum yang berlaku
  • Mengajukan semua pelanggaran HAM ke Pengadilan HAM
  • Memberikan hukuman yang berat kepada semua pelanggar HAM dengan maksud memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya
  1. Lembaga perlindungan HAM di Indonesia

  (a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Tujuan dibentuknya Komnas HAM (UU No. 39 Tahun 1999 pasal 75):

  • Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM
  • Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Fungsi Komnas HAM:

  • Pengkajian dan penelitian tentang HAM
  • Penyuluhan tentang HAM
  • Pemantauan tentang HAM
  • Mediasi tentang HAM

Tugas dan wewenang Komnas HAM:

  • Mengamati pelaksanaan HAM kemudian menyusunnya menjadi sebuah laporan
  • Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terdapat pelanggaran HAM
  • Memanggil pihak pengadu atau korban juga pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
  • Memanggil saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya
  • Meninjau tempat kejadian atau tempat yang dianggap perlu
  • Memanggil pihak terkait untuk memberikan dan menyerahkan dokumen asli tertulis dengan persetujuan ketua pengadilan
  • Melakukan pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lain dengan persetujuan ketua pengadilan
  • Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan

  (b) Pengadilan HAM

Menurut pasal 104 UU No. 39 tahun 1999, Pengadilan HAM dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Jenis pelanggaran HAM berat sebagai berikut.

(1) Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Contoh:

  • Membunuh anggota kelompok
  • Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
  • Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain

(2) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contoh:

  • Perbudakan
  • Pengusiran secara paksa
  • Perampasan kemerdekaan
  • Penghilangan orang secara paksa

Tugas dan wewenang Pengadilan HAM:

  • Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
  • Memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia
  • Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan

  (c) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

LBH adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Peran dan fungsi LBH sebagai berikut.

  • Relawan yang membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum
  • Pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran
  • Pembela dalam melindungi HAM
  • Penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan HAM

(d) Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi

  • Merupakan kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM
  • Pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi di bidang hukum dan HAM
  • Wahana pelatihan, pembelaan, dan penengakan hukum serta HAM

   B. Politik Luar Negeri Indonesia

  1. Konferensi Asia Afrika (KAA)

   (a) Latar belakang KAA

Bangsa-bangsa Asia-Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Perubahan politik setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu situasi internasional diliputi kecemasan akibat perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.

Di antara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka, masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan dari negara-negara Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat. Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam perang dingin.

   (b) Sejarah terwujudnya KAA

Terwujudnya KAA didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Colombo dilaksanakan pada 28 April- 2 Mei 1954 dengan dihadiri oleh wakil dari 5 negara, yaitu Ali Sastroamidjoyo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu (Birma), dan Sir John Kotelawala (Srilanka). Konferensi Bogor dilaksanakan pada 28- 31 Desember 1954 sebagai kelanjutan dari Konferensi Colombo.

   (c) Tujuan KAA

  • Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antarbangsa-bangsa Asia-Afrika
  • Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta
  • Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika
  • Meninjau kedudukan Asia-Afrika dan rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamain dan kerja sama internasional

   (d) Pelaksanaan KAA

Konferensi Asia-Afrika berlangsung pada 18-25 April 1955, bertempat di Gedung Merdeka, Bandung.

Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk 5 negara sponsor), yaitu:

  • Indonesia
  • Laos
  • India
  • Libanon
  • Birma (Myanmar)
  • Liberia
  • Pakistan
  • Libya
  • Nepal
  • Filipina
  • Srilanka
  • Afganistan
  • Kamboja
  • Republik Rakyat Cina
  • Saudi Arabia
  • Sudan
  • Mesir
  • Syiria
  • Thailand
  • Ethiopia
  • Ghana
  • Turki
  • Iran
  • Vietnam Utara
  • Irak
  • Vietnam Selatan
  • Jepang
  • Yordania
  • Yaman

   (e) Hasil-hasil Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

  • Kerja sama di bidang ekonomi
  • Kerja sama di bidang kebudayaan
  • Masalah hak asasi manusia
  • Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka
  • Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia

Selain keputusan-keputusan di atas, KAA juga mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerja sama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip yang dikenal dengan “Dasasila Bandung” (Bandung Declaration).

   (f) Pengaruh KAA

Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara RRC dengan Amerika Selatan. Perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk mencapai kemerdekaan semakin meningkat. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Birma, dan Srilanka mulai diikuti negara-negara lain yang tidak masuk Blok Barat maupun Blok Timur.

  1. Association of South East Asia Nations (ASEAN)

   (a) Latar belakang terbentuknya ASEAN

Faktor intern, yaitu setelah berakhirnya Perang Dunia II lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara.

Faktor ekstern, yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa khawatir oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara komunis.

   (b) Sejarah berdirinya ASEAN

Deklarasi ASEAN ditandatangani pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh utusan dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima tokoh yang menandatangani Deklarasi ASEAN, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina), dan Thanat Khoman (Thailand). Kelima negara di atas merupakan anggota ASEAN pada awal berdirinya. Sekarang ini, anggota ASEAN sudah bertambah 5 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

   (c) Tujuan ASEAN

  • Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
  • Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
  • Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling berkerja sama dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
  • Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi
  • Bekerja sama dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan, komunikasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat

   (d) Peranan Indonesia dalam ASEAN

  • Indonesia termasuk salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN
  • Indonesia membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina
  • Indonesia adalah negara penyelenggara KTT pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali
  • Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN
  1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

   (a) Proses terbentuknya PBB

Terbentuknya PBB merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Moscow, dan Konferensi San Fransisco.

   (b) Tujuan PBB

  • Memelihara perdamaian dan keamanan dunia
  • Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa
  • Mengembangkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah- masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan
  • Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama
  • Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB

   (c) Peran Indonesia terhadap PBB

  • Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam Konferensi Asia-Afrika, ASEAN, maupun Gerakan Non Blok
  • Secara langsung, Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia
  • Pada 1985, Indonesia membantu PBB memberikan bantuan pangan ke Ethiopia ketika dilanda bahaya kelaparan
  • Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
  1. Gerakan Non Blok (GNB)

   (a) Latar belakang berdirinya GNB

  • Diilhami oleh KAA di Bandung, tahun 1955.
  • Adanya krisis Kuba, yaitu Uni soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba.
  • Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

   (b) Tujuan GNB

Gerakan Non Blok bertujuan untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok Barat dan blok Timur.

   (c) Peranan Indonesia dalam GNB

  • Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd.
  • Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan KTT Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta.

  CONTOH SOAL & PEMBAHASAN

  1. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan….

   A. asli

   B. abadi

   C. tunggal

   D. tidak terbatas

   E. terbatas

Pembahasan: Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin sebagai berikut.

  1. Asli: kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  2. Abadi: kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti.
  3. Tunggal: kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lain.
  4. Tidak terbatas: kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain.
  • Jawaban: A
  1. Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status….

  A. spectator

  B. observer

  C. bystander

  D. watcher

  E. witness

Pembahasan: Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status observer. RDTL harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN, untuk kemudian aplikasi tersebut dibahas oleh negara-negara anggota ASEAN. Perkembangan terakhir, negara-negara ASEAN memberikan dukungannya agar RDTL bergabung sebagai anggota ASEAN.

  • Jawaban: B
  1. Sekretariat ASEAN berada di….

  A. Jakarta

  B. Singapura

  C. Kuala Lumpur

  D. Bangkok

  E. Manila

Pembahasan: Pada KTT ASEAN di Bali 1976, telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri dengan disaksikan oleh para kepala pemerintahan yang kemudian dokumen perjanjian tersebut dikenal dengan nama Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat yang antara lain menyatakan bahwa tempat kedudukan Sekretariat ASEAN di Jakarta, ibu kota negara RI.

  • Jawaban: A
  1. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian Gerakan Non Blok sejak awal adalah sebagai berikut, kecuali….

  A. Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser

  B. Presiden Ghana, Kwame Nkrumah

  C. Perdana Menteri India, Jawaharlal A. Nehru

  D. Presiden Indonesia, Sukarno

  E. Presiden Yugoslavia, Slobodan Milošević

Pembahasan: KAA menyepakati Dasa Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerja sama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan. Dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.

  • Jawaban: E
  1. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resumed session Sidang Majelis Umum PBB ke-65 di….

  A. Jakarta

  B. London

  C. New York

  D. Den Haag

  E. Kyoto

Pembahasan: Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resumed session Sidang Majelis Umum PBB ke-65 di New York, tanggal 20 Mei 2011. Sidang pemilihan dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB dan 188 negara anggota memberikan suaranya. Selain Indonesia, terdapat 14 negara lain yang terpilih sebagai anggota DHAM untuk periode 2011-2014, yaitu: Filipina, India, Kuwait, Republik Ceko, Rumania, Chili, Kosta Rika, Peru, Italia, Austria, Burkina Faso, Botswana, Kongo, dan Benin.

  • Jawaban: C
  1. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara disebut asas….

  A. akuntabilitas

  B. profesionalitas

  C. proporsionalitas

  D. kepastian hukum

  E. tertib penyelenggaraan negara

Pembahasan: Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara. Maksud asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

  • Jawaban: D
  1. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa pengawasan dalam lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga, pengawasan secara internal dilakukan oleh….

  A. Menteri Hukum dan HAM

  B. Mahkamah Konstitusi

  C. Komisi Yudisial

  D. Presiden

  E. Mahkamah Agung

Pembahasan: Sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Hal yang sama pun kemudian, kewenangan pengawasan perilaku hakim dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang mandiri dan sederajat, yang pengaturannya, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

  • Jawaban: E
  1. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah….

  A. optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah

  B. pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah

  C. perencanaan terpadu pembangunan di daerah

  D. kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa

  E. kebebasan dalam memerintah

Pembahasan: Dalam NKRI terdapat pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Pencantuman tentang pemerintah daerah dalam UUDNRI 1945 dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah adalah solusi terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

  • Jawaban: D
  1. Suatu unsur yang membedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah….

  A. kedaulatan

  B. rakyat negara

  C. kekayaan negara

  D. wilayah negara lain

  E. pengakuan dari Negara

Pembahasan: Unsur-unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheim Lauterpacht adalah (a) rakyat, (b) daerah, dan (c) Pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur itu disebut sebagai unsur Konstitutif atau pembentuk. Bentuk teritorial contohnya negara kepulauan, sedangkan kenegaraan berfokus pada sistem, dan erat pada ideologi.

  • Jawaban: B
  1. Menurut Konvensi WINA 1969 tahap-tahap perjanjian Internasional meliputi….

  A. perundingan, penandatanganan, pengesahan

  B. perundingan, pengesahan, penandatanganan

  C. perundingan, ratifikasi, penandatanganan

  D. perundingan, penandatanganan

  E. penandatanganan, pengesahan

Pembahasan: Dalam hukum internasional, tahapan pembuatan hukum internasional diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum (Perjanjian) Internasional. Konvensi tersebut mengatur tahap-tahap pembuatan perjanjian baik bilateral (dua negara) maupun multilateral (banyak negara). Tahap-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Perundingan (negotiation);

(2) Penandatanganan (signature);

(3) Pengesahan (ratification).

  • Jawaban: A
  1. Indonesia mendukung Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) karena APEC….

  A. mendukung peningkatan ekonomi negara-negara ASEAN

  B. mendukung proteksi hasil pertanian negara-negara Asia Pasifik

  C. mengembangkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan

  D. mengembangkan kerja sama ekonomi antarnegara Asia Pasifik

  E. melibatkan seluruh Negara ASEAN

Pembahasan: Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) merupakan sebuah organisasi kerja sama ekonomi antarnegara Asia Pasifik. Indonesia mendukung APEC ini karena organisasi tersebut mengembangkan kerja sama ekonomi antarnegara di Asia Pasifik.

  • Jawaban: D
  1. Pada 3 Agustus 1995, Vietnam dinyatakan sebagai anggota ASEAN. ASEAN mengharapkan Vietnam dapat mengubah corak perekonomiannya yang sosialis komunis menjadi ekonomi….

  A. industri

  B. pasar

  C. kapitalis

  D. liberalis

  E. terpimpin

Pembahasan: ASEAN mengharapkan Vietnam mengubah menjadi sistem ekonomi liberal karena sistem perekonomian ini yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan.

  • Jawaban: D
  1. Syarat-syarat menjadi anggota PBB sebagai berikut, kecuali….

  A. negara cinta damai

  B. negara merdeka

  C. sanggup mematuhi ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB

  D. diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB

  E. negara individualis

Pembahasan: Negara yang ingin menjadi anggota PBB, terlebih dahulu harus disetujui oleh dewan keamanan PBB. Persetujuan ini sekurang-kurangnya tujuh suara, yang di dalamnya termasuk semua anggota tetap dewan keamanan. Syarat-syarat untuk diterima sebagai anggota PBB antara lain sebagai berikut.

(1) Negara yang merdeka.

(2) Negara itu mencintai perdamaian.

(3) Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB.

(4) Mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB.

  • Jawaban: E
  1. Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga. Hal tersebut tercantum dalam….

  A. UU no. 48 tahun 2007

  B. UU no. 48 tahun 2009

  C. UU no. 18 tahun 2009

  D. UU no. 18 tahun 2000

  E. UU no. 24 tahun 2000

Pembahasan: Kekuasaan kehakiman menurut UU no. 48 tahun 2009 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 17. agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

  • Jawaban: B
  1. Lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lain adalah….

  A. Mahkamah Agung

  B. Mahkamah Konstitusi

  C. Kepolisian

  D. Komisi Yudisial

  E. Pengadilan Ad Hoc

Pembahasan: Komisi Yudisial adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

  • Jawaban: D
  1. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dikarenakan….

  A. pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerah

  B. pemerintah pusat kurang bertanggung jawab atas daerah

  C. pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya

  D. pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah

  E. pemerintah daerah agar turut membantu tugas pemerintah pusat

Pembahasan: Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan, hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan urusan-urusan yang ada di daerah sehingga pemerintah pusat memberikan tugas pembantuan  tersebut kepada pemerintah daerah.

  • Jawaban: D
  1. Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negar baru merupakan definisi dari….

  A. pengakuan de jure

  B. pengakuan de fakto

  C. pengakuan kolektif

  D. pengakuan terpisah

  E. pengakuan mutlak

Pembahasan: Pada soal nomor 83 ini ada dua bentuk pengakuan, yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral. Kedua pengakuan tersebut dikenal sebagai pengakuan kolektif.

  • Jawaban: A
  1. Perbedaan sistem pemerintahan kerajaan dan republik salah satunya adalah….

  A. pengangkatan masa jabatan kepala negara

  B. jumlah orang yang memegang kekuasaan

  C. gaya kekuasaan yang dilaksanakan

  D. tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah

  E. usaha-usaha untuk mencapai tujuan Negara

Pembahasan: Sistem pemerintahan kerajaan diperintah oleh seorang Raja yang mendapatkan kekuasaan berdasarkan hak waris dengan waktu seumur hidup, sedangkan sistem pemerintahan republic dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu. Jadi, yang membedakan sistem pemerintahan kerajaan dan republik adalah pengangkatan masa jabatan kepala negara.

  • Jawaban: A
  1. Asas lus Soli merupakan asas yang digunakan suatu negara untutk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan….

  A. sejarah hidupnya

  B. tempat kelahirannya

  C. asal-usul kejadiannya

  D. asal-usul keturunannya

  E. agama yang dianutnya

Pembahasan: Dalam penentuan kewarganegaraan seseorang, ada dua asas atau pedoman yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas lus Soli merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.

  • Jawaban: B
  1. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah….

  A. objeknya

  B. sifat instrumennya

  C. strukturnya

  D. cara berlakunya

  E. jumlah pesertanya

Pembahasan: Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang disepakati antara dua negara, sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang disepakati oleh banyak negara atau lebih dari dua negara. Sehingga yang membedakan perjanjian bilateral dan multilateral adalah jumlah anggota atau pesertanya.

  • Jawaban: E

PANCASILA & UUD 45

PANCASILA & UUD 45

   A. Sejarah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

  1. BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)/Dokuritsu Junbi Cosakai dibentuk pada 1 Maret 1945, dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat.

  • Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar negara.

Konsep dasar negara dari M. Yamin yang diusulkan secara tertulis pada tanggal 29 Mei 1945 adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha E
  2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
  3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep dasar negara dari Dr. Soepomo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 adalah sebagai berikut:

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin.
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat.

Konsep dasar negara dari Ir. Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usukan calon dasar yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Soekarno pula yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas seorang ahli bahasa (M. Yamin) yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno tersebut disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

Rumusan Pancasila:

  1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme.
  2. Inernasionalisme atau perikemanusiaan.
  3. Mufakat atau demokrasi.
  4. Kesejahteraan sosial.
  5. Ketuhanan

Rumusan Trisila:

  1. Sosialisme
  2. Sosiodemokratis
  3. Ketuhanan

Rumusan Ekasila:

  1. Ketuhanan

Selama masa reses antara 2 Juni-9 Juli 1945, 9 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Panitia Kecil (Panitia Sembilan) menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang di dalamnya memuat dasar negara. Rumusan dasar negara yang tercantum di dalamnya adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli – 17 Juli 1945 membahas rancangan UUD yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu:
  1. Pernyataan tentang Indonesia merdeka.
  2. Pembukaan UUD.
  3. Batang tubuh UUD, yang isinya meliputi:
  • Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya.
  • Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan.
  • Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik.
  • Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih.
  • Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub-anak kalimat terakhir.

  1. PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)/Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Ir. Soekarno.

  • Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945, menghasilkan:
  1. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945. Di dalamnya juga termasuk terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut:
  • Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Persatuan Indonesia.
  • Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  • Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  1. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan M. Hatta sebagai wakil presiden.
  2. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
  • Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945, menghasilkan:
  1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
  2. Akan membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
  • Ketua                 : Kasman Singodimejo
  • Wakil ketua I     : Sutarjo Kartohadi Kusumo
  • Wakil ketua II    : J. Latuharhary
  • Wakil ketua III   : Adam Malik

Pada sidang KNIP tanggal 16 Okt 1945, keluar Maklumat Wakil Presiden no x yang isinya:

  1. Sebelum MPR dan DPR terbentuk, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.
  2. Pekerjaan sehari-hari KNIP akan dijalankan oleh BP KNIP.
  3. Membagi kementerian menjadi 12 departemen.
  • Sidang ketiga PPKI pada 22 Agustus 1945, menghasilkan:
  1. PNI sebagai partai tunggal.
  2. Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat).
  3. Pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

    B. Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

    C. Butir-Butir Pancasila

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 28 E dan Pasal 29)
  • Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  • Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
  • Manusia sadar sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  • Melarang adanya atheisme.
  • Saling menghormati antar sesama agama, sesama pemeluk agama dan negara (toleransi).
  • Habluminallah dan habluminanas.
  • Tidak boleh saling mencela terhadap keyakinannya.
  1. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 A-J, Pasal 30, dan Pasal 31)
  • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  • Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
  • Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  • Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  • Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  • Berani membela kebenaran dan keadilan.
  • Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
  • Menempatkan hati nurani dengan norma-norma yang ada.
  • Menghargai keberanian.
  1. Persatuan Indonesia (Pasal 1, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 36 A-C)
  • Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  • Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  • Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  • Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  • Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  • Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
  • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Adanya persatuan dan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (wilayah, lambing negara, bahasa, budaya, dan suku).
  • Manifestasi kebangsaan yang sesuai dengan keragaman buadaya dan etnis.
  1. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan/Perwakilan (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 37)
  • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
  • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  • Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  • Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  • Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  • Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
  • Adanya kedaulatan rakyat.
  • Adanya kebersamaan, kekeluargaan.
  • Tidak memaksakan sesuatu kepada siapapun.
  • Tanggung jawab yang diemban dilaksanakan sebagai amanah dari rakyat.
  1. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Pasal 24, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34)
  • Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  • Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  • Menghormati hak orang lain.
  • Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  • Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  • Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  • Suka bekerja keras.
  • Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  • Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
  • Perlakuan adil dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.
  • Tidak ada tirani minoritas dan mayoritas.
  • Sikap hidup hemat, dermawan, kerja keras, dan sederhana.

    D. Bhinneka Tunggal Ika

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk pada abad XIV (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya, kakawin Sutasoma yang berbunyi, “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa,” yang artinya, “Berbeda-beda, tak ada pengabdian yang mendua”. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali diungkap oleh Mpu Tantular, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara, dan tercantum dalam pasal 36A UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea pertama disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Memang semula kemerdekaan atau kebebasan diberi makna bebas dari penjajahan negara asing, tetapi ternyata kemerdekaan atau kebebasan ini memiliki makna yang lebih luas dan dalam karena menyangkut harkat dan martabat manusia, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia. Manusia memliki kebebasan dalam olah fikir, bebas berkehendak dan memilih, dan bebas dari segala macam ketakutan yang merupakan aktualisasi dari konsep hak asasi manusia (mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya).

Memasuki era globalisasi kemerdekaan atau kebebasan memiliki makna lebih luas karena globalisasi berkembang neoliberalisme dan neokapitalisme yang menyebabkan penjajahan dalam bentuk baru. Terjadilah penjajahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang kehidupan yang lain. Dengan kemerdekaan, kita maknai bebas dari berbagai eksploitasi manusia oleh manusia dalam segala dimensi kehidupan, baik di luar maupun dari dalam negeri.

Sementara itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Pancasila yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikan, penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai oleh konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas. Hanya dengan ini maka Bhinneka Tunggal Ika akan teraktualisasi.

    E. Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Isi di Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada individualisme dan liberalisme.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu:

  • Pembentukan kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman pada unsur atau komponen bangsa. Contohnya, terdapat keanekaragaman agama dan kepercayaan. Ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika telah dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, tetapi dicari common denominator dalam kehidupan beragama di Indonesia, common denominator adalah prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan. Common denominator ini dipegang sebagai ketunggalan yang dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adat istiadat tetap diakui eksistensinya dalam NKRI yang berwawasan kebangsaan. Paham Bhinneka Tunggal Ika oleh Ir Sujamto disebut sebagai paham Tantularisme, bukan paham sinkretisme. Paham Bhinneka Tunggal Ika mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur dari luar.
  • Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.
  • Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya, menghormati, mencintai, dan rukun. Hanya dengan cara demikian, keanekaragaman ini dapat dipersatukan.
  • Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujudn jika dilandasi oleh sikap toleran, nonsektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Prinsip atau asas Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai:

  • Inklusif, tidak bersifat eksklusif.
  • Koeksistensi damai dan kebersamaan.
  • Tidak merasa yang paling benar.
  • Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

    F. Undang-Undang Dasar 1945

  1. Pengertian Konstitusi

Dalam arti sempit konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Dalam arti luas konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antarlembaga negara dan antarnegara dengan warga negara.

Macam-macam konstitusi sebagai berikut.

  • Konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar.
  • Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi.

Sifat konstitusi berdasarkan jumlah pasalnya sebagai berikut.

  • Fleksibel (luwes) artinya pasal-pasal dalam konstitusi jumlahnya sedikit sehingga mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.
  • Rigid (kaku) artinya pasal-pasal dalam konstitusi jumlahnya banyak dan sulit diubah-ubah.
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1995. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Berikut adalah periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  • Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sistematika UUD 1945 terdiri atas:

  1. Pembukaan: empat alinea.
  2. Batang tubuh: 16 bab, 37 pasal, 4 ayat aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
  3. Penjelasan: penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sistem pemerintahan adalah kabinet presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri.

  • Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Sistematika UUD RIS 1949 terdiri atas sebagai berikut.

  1. Mukadimah terdiri atas empat alinea.
  2. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal.

Bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer. Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemeritahan.

  • Periode berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Sistematika UUDS 1950 terdiri atas:

  1. Mukadimah terdiri atas empat alinea.
  2. Bab I : Negara Republik Indonesia.
  3. Bab II : Alat-alat kelengkapan negara.
  4. Bab III : Tugas alat-alat kelengkapan negara.
  5. Bab IV : Pemerintahan dan daerah-daerah swapraja.
  6. Bab V : Konstituante.
  7. Bab VI :Perubahan, ketentuan-ketentuan peralhihan, dan ketentuan-ketentuan penutup.

Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Mukadimah alinea IV UUDS 1950. Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan kabinet, sedangkan presiden memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR.

  • UUD 1945 hasil Dekrit Presiden (UUD 1945 periode kedua/5 Juli 1959-1966)

Gagalnya Badan Konstituante menetapkan rancangan UUD berdampak pada keadaan politik yang tidak stabil maka tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Salah satu isi dekrit tersebut memberlakukan kembali UUD 1945. Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

  • Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959-1966)

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

  1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
  2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
  • Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998)

Pada masa orde baru (1966-1998), pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Di masa ini, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah peraturan:

  1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
  2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.
  • Periode 21 Mei 1998-19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

  • Periode Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa orde baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

  1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999: Perubahan Pertama UUD 1945.
  2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000: Perubahan Kedua UUD 1945.
  3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001: Perubahan Ketiga UUD 1945.
  4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002: Perubahan Keempat UUD 1945.

Sistematika UUD 1945 Amandemen terdiri dari:

  1. Pembukaan: empat alinea.
  2. Batang tubuh: 37 pasal dan 16 bab.

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain:

  1. Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara Presiden dengan DPR.
  2. Masa jabatan presiden diatur dengan tegas, yaitu maksimal dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan.
  3. Dilaksanakan otonomi daerah.
  4. Penyelenggara pemilu oleh lembaga nonpemerintahan yang netral dan mandiri.
  1. Struktur Ketatanegaraan
  • Sebelum amandemen UUD 1945

  • Setelah amandemen UUD 1945

  CONTOH SOAL & PEMBAHASAN

  1. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal….

  A. 15 Agustus 1945

  B. 17 Agustus 1945

  C. 18 Agustus 1945

  D. 22 Juni 1945

  E. 26 Juni 1945

Pembahasan : Sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

  • Jawaban: C
  1. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga prakara atau tiga asas, yaitu….

  A. ketuhanan, kemanusiaan, persatuan

  B. kemanusiaan, persatuan, kerakyatan

  C. persatuan, kerakyatan, keadilan

  D. kerakyatan, keadilan, kebudayaan

  E. kebudayaan, religius, kenegaraan

Pembahasan: Asas kebudayaan, secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat-istiadat dan kebudayaan.

Asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia ber-Pancasila sebagai asas kenegaraan.

  • Jawaban: E
  1. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang bersifat serta sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena….

  A. nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya

  B. menolak reformasi

  C. masyarakat harus taat kepada ideologi elite penguasa

  D. penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat

  E. totaliter

Pembahasan: Ciri-ciri ideologi terbuka adalah:

  • nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya
  • menerima reformasi
  • penguasa bertanggung jawab masyarakat sebagai pada pengemban amanat rakyat
  • Jawaban: D
  1. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat….

  A. aktual, statis, dan antisipatif

  B. aktual, dinamis, dan antisipatif

  C. faktual, statis, dan pragmatis

  D. faktual, dinamis, dan preventif

  E. aktual, statis, dan responsif

Pembahasan: Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang.

  • Jawaban: B
  1. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai….

  A. ketuhanan

  B. kemanusiaan

  C. persatuan

  D. kerakyatan

  E. keadilan

Pembahasan: Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.

  • Jawaban: A
  1. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk….

  A. membatasi kekuasaan pemerintah

  B. memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah

  C. jaminan atas kewajiban politik rakyat

  D. kekuasaan parlemen di lembaga hukum

  E. kekuasaan hukum di atas parlemen

Pembahasan: Makna konstitusi tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.

  • Jawaban: A
  1. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang….

  A. tertulis, fleksibel, solid

  B. tidak tertulis, fleksibel, rigid

  C. tertulis, fleksibel, rigid

  D. tidak tertulis, toleran, rigid

  E. tertulis, toleran, solid

Pembahasan: Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis karena terdokumen dalam naskah, fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman, dan rigid karena sulit cara merubahnya.

  • Jawaban: C
  1. UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali….

  A. Soepomo

  B. Muhammad Hatta

  C. Muhammad Yamin

  D. Soekarno

  E. O.S. Tjokroaminoto

Pembahasan: Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding fathers Indonesia telah merancangkan UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit, terutama antara Soepomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno.

  • Jawaban: E
  1. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan UUD 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal IV kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh…

  A. perdana menteri

  B. presiden

  C. wakil presiden

  D. BPUPKI

  E. PPKI

Pembahasan: Berdasarkan aturan peralihan pasal IV, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.”

  • Jawaban: B
  1. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya….

  A. stabilitas ekonomi

  B. swasembada pangan

  C. pemusatan kekuasaan

  D. pembatasan kekuasaan

  E. kontrol social

Pembahasan: Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan, sebab UUD 1945 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden.

  • Jawaban: D
  1. Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea….

  A. Pertama

  B. Kedua

  C. ketiga

  D. keempat

  E. ketiga dan keempat

Pembahasan: Perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti menjadi cita-cita penyelenggaraan bernegara. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada alinea keempat. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam Pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan.

  • Jawaban: D
  1. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai….

  A. hukum tertulis tertinggi di Indonesia

  B. setingkat dengan UUD 1945

  C. sumber dari segala sumber hukum

  D. setingkat dengan TAP MPR

  E. hukum tertinggi di Indonesia

Pembahasan: Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Jawaban: C
  1. Nilai instrumental Pancasila dapat ditemukan dalam perangkat negara berikut ini, kecuali….

  A. UUD 1945

  B. keputusan Presiden dan Wakil Presiden

  C. ketetapan MPR

  D. Undang-undang

  E. peraturan pemerintah

Pembahasan: Nilai instrumental pancasila merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental dapat ditemukan pada: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya.

  • Jawaban: B
  1. Dalam kitab Sutasoma istilah Pancasila sebagai diartikan “pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama)” yang isinya sebagai berikut, kecuali….

  A. tidak boleh melakukan kekerasan

  B. tidak boleh mencuri

  C. tidak boleh berbohong

  D. tidak boleh marah

  E. tidak boleh mabuk minuman keras

Pembahasan: Istilah Pancasila dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam buku itu terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu: tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berwatak dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras.

  • Jawaban: D
  1. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa….

  A. dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri

  B. kebudayaan daerah harus terus dilestarikan

  C. dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku

  D. kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain

  E. keanekaragaman tak mungkin dipersatukan

Pembahasan: Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku.

  • Jawaban: C
  1. UUD 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh….

  A. Mahkamah Agung

  B. Perdana Menteri

  C. Presiden

  D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

  E. Dewan Perwakilan Rakyat

Pembahasan: UUD Sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinea keempat menyatakan “… Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ….” Pernyataan selanjutnya dijabarkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

  • Jawaban: D
  1. Amandemen kedua UUD 1945 mengubah pasal-pasal di bawah ini, kecuali….

  A. pasal 18

  B. pasal 20

  C. pasal 24

  D. pasal 28

  E. pasal 36

Pembahasan: Amendemen kedua diputuskan pada sidang tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000. Pasal-pasal UUD 1945 yang mengalami perubahan yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat (5), pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 ayat (2) dan (3), pasal 27 ayat (3), Bab XA, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, Bab XII, pasal 30, BabXV, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C.

  • Jawaban: C
  1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal….

  A. 31 ayat 1

  B. 31 ayat 2

  C. 31 ayat 3

  D. 31 ayat 4

  E. 31 ayat 5

Pembahasan: Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), (5), berbunyi:

Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ***

Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya***

Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang  meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang ****

Ayat (4): Negara memprioritaskan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional ****

Ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia ****

  • Jawaban: A
  1. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa….

  A. dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri

  B. kebudayaan daerah harus terus dilestarikan

  C. dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku

  D. kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain

  E. keanekaragaman tak mungkin dipersatukan

Pembahasan: Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku.

  • Jawaban: C
  1. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila adalah….

  A. saling menghormati

  B. keadilan

  C. ketuhanan

  D. peraturan-peraturan

  E. kemanusiaan

Pembahasan: Nilai Instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, penjabaran itu dilakukan dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan. peraturan dan nilai-nilai dasar yang dijabarkannnya. Penjabaran tersebut dibuat dalam bentuk Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

  • Jawaban: D
  1. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari….

  A. Pancasila sebagai ideologi terbuka

  B. Pancasila sebagai ideologi tertutup

  C. Pancasila sebagai nilai instrumental

  D. Pancasila sebagai dasar negara

  E. Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Pembahasan: Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan.

  • Jawaban: E
  1. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, maksudnya adalah….

  A. bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain

  B. kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadiannya

  C. pembangunan dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila

  D. selalu menunjukkan bangsa dan negaranya

  E. menjadi sumber ukuran baik atau buruk adalah kepribadiannya

Pembahasan: Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi ciri jiwa dan kepribadian bangsa yang berarti bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.

  • Jawaban: A
  1. Berikut ini sistem pemerintahan yang tercantum dalam UUD 1945, kecuali….

  A. Indonesia berdasarkan negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka

  B. presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

  C. kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR

  D. presiden bertanggung jawab kepada DPR

  E. kekuasaan kepala negara tidak terbatas

Pembahasan: Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

  1. Indonesia berdasarkan negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
  2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut.
  3. Kekuasaan Negara tertinggi berada di tangan MPR.
  4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggidi bawah MPR.
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
  6. Menteri Negara adalah pembantu presiden.
  7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.
  • Jawaban: D
  1. Sesuai dengan ketentuan menurut UUD 1945 setelah amandemen, MPR berhak untuk….

  A. membuat UUD

  B. menetapkan GBHN

  C. memilih presiden & wakil presiden

  D. memilih keanggotaannya

  E. melantik presiden & wakil presiden

Pembahasan: Setelah amandemen, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan MPR tidak lagi berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden serta tidak lagi menyusun GBHN. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu).

  • Jawaban: E
  1. Salah satu dampak penyimpangan UUDS 1950 adalah….

  A. pengangkatan presiden seumur hidup

  B. sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme

  C. terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering berganti-ganti kabinet

  D. pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan semangat UUD 1945

  E. bermunculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Pembahasan: Penyimpangan terhadap UUDS 1950

  • Dengan ditetapkanya demokrasi liberal, ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Terjadi instabilitas nasional akibat dari sering berganti-gantinya kabinet sehingga program-program yang telah disusun sebelumnya tidak berjalan.

    Jawaban: C

TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

Untuk menguji pengetahuan kebangsaan yang meliputi UUD 45,Pancasila,dan Sejarah Republik Indonesia

dukung-undang-undang-ormas-sebagai-alat-pelindung-pancasila_m_26187

A. PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Secara material, hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah ialah isi Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara-Kesatuan-Republik-Indonesia

B. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih umum disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Cover_Sejarah-Nasional-Indonesia

C. SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya.